Jika anda seorang pemborong, tentu pada sekitar tahun 88an kalau
mencari bata merah akan datang ke daerah Cikarang. gambaran umum
tempatnya waktu itu hanya perkampungan perkampungan sederhana, lio lio
bata dan hamparan hamparan tegalan yang ditanami rerumputan tinggi
tinggi, Bulakan istilahnya bagi orang Betawi.
Kalau kita melihat sejarahnya dulu perburuan tanah tanah didaerah Bekasi dsk terjadi seiring
dibukanya gerbang gerbang tol jalur tol Jakarta-Cikampek, seperti
gerbang Bekasi, Cikarang, Karawang sampai Cikampek , tanah tanah
disekitaran daerah daerah tersebut menjadi buruan para kelompok usaha
konglomerat, tentu dengan kondisi seperti keadaan ketika itu tanah tanah
tersebut dibeli sangat murah sekali. Kini mereka setelah berpuluh puluh
tahun tinggal menuai hasilnya dari harga jual tanah yang meningkat dan
secara legalitas mereka adalah pemilik sah.
Bagi Gubernur dan Wakil gubernur Jawa Barat hasil Pilgub Jabar 2018
nanti, tentu tidak dapat bersikap apriori apalagi menghindar, karena
suka tidak suka cepat atau lambat akan dihadapkan dengan masalah
Meikarta ini. Istilahna bagi orang sunda Katempuhan buntut maung, ibarat
nasi sudah menjadi bubur, tinggal membuat bubur itu menjadi spesial
saja pakai telor dan ati ampela, kerupknya diganti emping.
Pak
H.Demiz menjawab pada Debat Pilgub Jabar 12 Maret 2018 lalu, di era
kepemimpinannya bersama Pak H.Aher, baru mengeluarkan izin kepada
Meikarta 84 hektar dan menolak sekitar 500 hektar yang akan dijadikan
kota metropolitan. Sebab tata ruang yang tidak memungkinkan kecuali
dengan Perpres,"
Sementara Kang Dedi Mulyadi mengatakan "Selama
Meikarta tujuannya untuk masyarakat Jawa Barat yang ingin memiliki
hunian yang layak, tidak apa-apa, hanya saja perlu ada aturan supaya
tidak ada salah satu daerah yang menjadi kosong,"
"Meikarta ini sebagian besar wilayah Bekasi. Jangan terlalu mempersoalkan perizinannya, tapi dampaknya membangun keadilan sosial. Jika beres, akan menyumbang pajak sebesar Rp 1 triliun. Pajak itu untuk membangun kampung kumuh di Bekasi,"
"Meikarta ini sebagian besar wilayah Bekasi. Jangan terlalu mempersoalkan perizinannya, tapi dampaknya membangun keadilan sosial. Jika beres, akan menyumbang pajak sebesar Rp 1 triliun. Pajak itu untuk membangun kampung kumuh di Bekasi,"
Inilah gambaran pemikiran pasangan
nomer 4 di Pilgub Jabar 2018 selalu realistis tidak munafik, kita
meyakini dengan kepintaran dan kecerdikan mereka berdua, menghadapai
pengembang Meikarta akan memiliki posisi tawar/Bargaening yang dapat
menguntungkan masyarakat Bekasi pada khususnya dan masyarakat Jawa Barat
pada umumnya (DKS)
#deddydedi4jabar #deddymizwar #deddydedi #dedimulyad #DM4Jabar #JabarSajajar #jabar4all #pilihankita #bekerjauntukmelayani
Tidak ada komentar:
Posting Komentar