Yang namanya di bully natizen itu kalau sampai ada # hastag khusus atau berita di tren, dimana biasanya ada ribuan tweet yang berisi hujatan atau makian, kalau hanya ada satu dua akun meng RT (re tweet) terus ngasih komen macam macam itu sih biasa biasa saja namanya juga di medsos.
Kang Dedi seorang tokoh, selalu saja ada yang memanfaatkan sepak terjangnya padahal mungkin itu sesuatu yang biasa biasa saja, entah itu para haters atau lawan politiknya dengan menyebar berita di media media online agar di ekspose, hal ini pernah terjadi juga ketika Kang Dedi Mulyadi ingin membantu Persib Bandung bertanding melawan Arema Malang, ketika itu Persib Bandung kesulitan mendapat izin bertanding karena waktunya berdekatan dengan Pembukaan PON dan stadionnya sendiri perlu dibersihkan, Kang Dedi Mulyadi berani pasang badan sebagai jaminan keamanan agar pertandingan itu bisa terselenggara di stadion Jalak Harupat Kab.Bandung,
Tentu tindakan Kang Dedi membantu Persib ketika masa sulit ini ada komen komen yang mengkritik bahwa Kang Dedi telah memanfaatkan Persib untuk kepentingan politik, hal ini langsung diblow up di media media on line maupun cetak.
Saat itu juga Kang Dedi meminta maaf di di akun twitternya, padahal rasanya aneh juga, orang niat membantu kemudian pertandingannya bisa terlaksana dengan aman dan lancar, ko harus minta maaf. Harusnya pihak pihak yang merasa diuntungkan yang mengucapkan terima kasih kepada Kang Dedi.
#inspirasikangdedi
Rabu, 30 November 2016
MENANGGAPI PEMBERITAAN KANG DEDI MULYADI DIBULLY NETIZEN
Yang namanya di bully natizen itu kalau sampai ada # hastag khusus atau berita di tren, dimana biasanya ada ribuan tweet yang berisi hujatan atau makian, kalau hanya ada satu dua akun meng RT (re tweet) terus ngasih komen macam macam itu sih biasa biasa saja namanya juga di medsos.
Kang Dedi seorang tokoh, selalu saja ada yang memanfaatkan sepak terjangnya padahal mungkin itu sesuatu yang biasa biasa saja, entah itu para haters atau lawan politiknya dengan menyebar berita di media media online agar di ekspose, hal ini pernah terjadi juga ketika Kang Dedi Mulyadi ingin membantu Persib Bandung bertanding melawan Arema Malang, ketika itu Persib Bandung kesulitan mendapat izin bertanding karena waktunya berdekatan dengan Pembukaan PON dan stadionnya sendiri perlu dibersihkan, Kang Dedi Mulyadi berani pasang badan sebagai jaminan keamanan agar pertandingan itu bisa terselenggara di stadion Jalak Harupat Kab.Bandung,
Tentu tindakan Kang Dedi membantu Persib ketika masa sulit ini ada komen komen yang mengkritik bahwa Kang Dedi telah memanfaatkan Persib untuk kepentingan politik, hal ini langsung diblow up di media media on line maupun cetak.
Saat itu juga Kang Dedi meminta maaf di di akun twitternya, padahal rasanya aneh juga, orang niat membantu kemudian pertandingannya bisa terlaksana dengan aman dan lancar, ko harus minta maaf. Harusnya pihak pihak yang merasa diuntungkan yang mengucapkan terima kasih kepada Kang Dedi.
#inspirasikangdedi
Selasa, 29 November 2016
BEGITU LEMAHNYA POSISI BARGENING POWER ORANG SUNDA ITU
Begitu lemahnya posisi bargening power urang Sunda itu ya, pernah lihat acara Ceu Popong ngawangkong di TV, ketika itu Ceu Popong begitu membanggakan posisi Pak Akom, menurutnya posisi ketua DPR RI merupakan satu jabatan tertinggi yang dapat diperoleh seorang politisi. acara tersebut tayang belum lama Presiden melakukan Reshuffle Kabinet jilid 2 dan ada menteri asal sunda juga terpental. Yang tragis ini memang Kang Akom ini hanya dipakai kurang lebihnya sebagai ban serep sekedar untuk meredam sikon ketika itu. Mudah mudahan kedepannya orang sunda semakin mampu menunjukan jati dirinya dengan tandang makalangan memimpin negeri ini, kita berharap ada tokoh tokoh sunda saat ini yang mampu membawa harum tatar pasundan, sebenarnya peluang itu sangat terbuka jika sesama tokoh tokoh sunda kompak, pandai mengatur strategi politik, semoga saja Kang Dedi Mulyadi bisa menjadi Jabar 1 dan Kang Emil menjadi DKI 1, ini hanya bisa terwujud kalau kita ada saling pengertian dan kompak untuk satu tujuan yang lebih mulia. -DKS
#inspirasikangdedi
Senin, 28 November 2016
PENCIPTA KONSEP PENDIDIKAN BERKARAKTER DEDI MULYADI : UN DIHAPUS BUDI PEKERTI JADI STANDAR KELULUSAN
Purwakarta (ANTARA News) - Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi menyatakan budi pekerti dan keahlian siswa layak menjadi standar kelulusan menyusul akan dihapusnya Ujian Nasional (UN) oleh pemerintah.
"Jika Ujian Nasional dihapus, harus tetap ada standar kelulusan siswa. Budi pekerti dan keahlian siswa bisa menjadi standar kelulusan siswa," katanya, di Purwakarta, Senin.
Dengan begitu, jika seorang siswa budi pekertinya jelek maka siswa tersebut bisa tidak diluluskan.
Ia mengatakan, rencana pemerintah menghapus Ujian Nasional cukup bagus dan strategis untuk mengembangkan bidang pendidikan yang berkonsep pendidikan berkarakter.
"Tapi memang ada hal-hal yang harus diperhatikan sebelum Ujian Nasional," kata Dedi.
Di antaranya ialah membuat formulasi peningkatan kualifikasi guru agar metodelogi mengajar bisa lebih berkembang. Sehingga penilaian guru terhadap anak didiknya itu nilai-nilai aplikatif dari sebuah pelajaran.
"Problem pendidikan saat ini, guru kurang kreatif. Itu terjadi karena guru selalu dibebankan administrasi, seperti kenaikan pangkat, laporan administrasi ke pihak sekolah, dan lain-lain," katanya.
Hal lainnya yang perlu diperhatikan ialah melakukan penyederhanaan kurikulum serta menetapkan standar kelulusan siswa.
Sedangkan berkaitan dengan standar kelulusan, itu bisa dilakukan dengan mengacu budi pekerti dan keahlian.
Bupati menyatakan, untuk sekolah-sekolah di desa-desa sekitar Purwakarta kini telah diterapkan pendidikan aplikatif. Termasuk metodelogi pengajaran yang aplikatif, itu telah diterapkan di Purwakarta.
"Pendidikan aplikatif sudah diterapkan dengan konsep pendidikan berkarakter," kata dia.-Editor: Ida Nurcahyani
Bupati Purwakarta: Kalaupun UN Dihapus, Harus Tetap Ada Lulus dan Tidak Lulus
PURWAKARTA,TRIBUNJABAR.CO.ID - Dikotomi lulus dan tidak lulus bagi pelajar harus tetap diberlakukan jika sistem UJian Nasional (UN) jadi dihapus pemerintah. Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi menilai pendidikan yang dijalani pelajar harus punya standar kualitas.
"Kalaupun UN dihapus, harus tetap ada lulus dan tidak lulus karena perlu standarisasi kualitas," ujar Dedi di Purwakarta, Senin (28/11).
Hanya saja, sistem standirasasi UN kata dia harus diubah, tidak lagi pada ujian mata pelajaran tertentu yang ditentukan seberapa besar nilai yang didapat.
"Standar kelulusannya minimal harus berdasarkan pada budi pekerti dan keahlian. Jika budi pekertinya jelek lalu pelajar selama sekolah tidak memiliki satu keahlian di bidang apapun ya enggak lulus," ujarnya.
Lantas, apakah kondisi itu tidak membuat tragis, kelulusan hanya ditentukan pada keahlian pelajar?
"Ya enggak tragis, justru bagus, daripada pelajar tidak punya keahlian apapun, anda mau anak anda sekolah bertahun-tahun tidak punya keahlian, tidak punya karakter," ujarnya.
Selama ini, sejumlah sekolah di Purwakarta memberlakukan pendidikan aplikatif seperti bercocok tanam di sawah-sawah dan berkebun di sekolah.
Hanya saja, itu perlu tantangan tersendiri karena mengharuskan kehadiran guru-guru berkualitas yang mampu mengarahkan bakat dan keahlian pelajar.
"Pembenahan guru harus dirombak. Guru tak boleh dibebani administratif, tapi harus lebih fokus jadi pengarah bakat dan keahlian pelajar," ujarnya.
Contoh kecil konsep pendidikan aplikatif yang sudah dilakukan di Purwakarta yakni tim sepak bola ASAD (Asli Sepakbola Anak Desa) 313 Purwakarta. Pemkab Purwakarta rata-rata dalam setahun menganggarkan Rp 1.5 miliar untuk mereka sejak 2013.
"Mereka satu tim belajar di SMP Negeri 6 Purwakarta, mereka fokus belajar sepak bola, bahasa Inggris dan baca tulis Al Quran (BTQ)," ujar Purwanto selaku Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Purwakarta.
Alhasil, ASAD 313 berhasil mewakili Indonesia dalam ajang Piala Danone 2014 di Brazil. Tidak hanya itu, dua pemain mereka Ahludz Dzikri Fikri (14 tahun) dan Hamsa Medari Lestaluhu (14 tahun) mendapat kesempatan berlatih bersama klub Inggris, Queen Park Rangers (QPR). Keduanya mengikuti coaching clinic bersama akademi QPR di Lapangan Football Plus, Bandung Barat, Sabtu 26 November 2016.
"Itu salah satu contoh pendidikan aplikatif yang mulai berjalan di Purwakarta. Lainnya, kami fokuskan agar para pelajar menguasai ilmu pertanian," ujarnya. (men)
Kang Dedi Dukung Penuh Penghapusan UN
INILAH, Purwakarta - Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, sangat mendukung rencana penghapusan Ujian Nasional (UN) oleh pemerintah pusat. Apalagi, menurutnya, UN sangat tidak sejalan dengan amanat peraturan perundang-undangan mengenai Wajib Belajar Pendidikan Dasar sembilan tahun.
“Sejak lama, saya sangat tidak setuju dengan adanya UN. Apalagi yang diberlakukan bagi siswa SD. Karena, beban para siswa akan semakin berat saat menghadapi UN,” ujar Dedi kepada INILAH, Senin (28/11/2016).
Dedi menjelaskan, seharusnya ketika pemerintah menggulirkan Wajardikdas Sembilan Tahun, tidak ada penyekatan antara SD dan SMP. Dalam arti, setelah peserta didik tamat mengikuti pendidikan di SD selama enam tahun tidak lantas harus ujian kelulusan, dan ujian masuk SMP.
Dengan kata lain, sambung dia, jika merujuk pada wajib belajar sembilan tahun, sudah seharusnya siswa tidak boleh mengikuti ujian kelulusan. Maksudnya, ketika dia kelas enam SD maka untuk melanjutkan ke tingkat selanjutnya tak perlu UN, langsung saja mendaftar ke kelas satu SMP.
Jadi, kata dia, para siswa ini cukup tinggal mengikuti ujian evaluasi sekolah untuk selanjutnya mereka naik ke kelas tujuh. Begitu selanjutnya. Sampai dia bisa lulus kelas sembilan tingkat SLTP.
“Jadi, cukup saja peralihan dari SD ke SMP dengan pola naik kelas. Mengingat, antara SD dan SMP menjadi satu paket sembilan tahun pendidikan dasar, dan Negara wajib memberikan fasilitas pendidikan seperti itu ketika diamanatkan oleh konstitusi,” tegas dia.
Menurutnya, UN hanya perlu diadakan bagi siswa tingkat SLTA. Itupun, sebaiknya menjadi standarisasi pendaftaran masuk ke perguruan tinggi. Supaya, banyak siswa yang bisa mengenyam pendidikan di jenjang lebih tinggi.
“Kondisi saat ini serba sulit. Terutama bagi para siswa. Mereka, harus belajar enam tahun di SD. Setelah itu, mengikuti ujian. Gagal dalam ujian itu, maka dia tak bisa melanjutkan ke SLTP. Begitu juga dari SLTP ke SLTA, prosesnya jauh lebih sulit. Kasihan anak-anak kita. Mereka ingin lanjut sekolah, tapi prosedurnya sangat sulit,” ujar Dedi.
Dedi pun menambahkan, jika pemerintah ingin dunia pendidikan maju, maka bebaskan kebijakan yang sifatnya prosedural. Seperti UN. Sudah seharusnya UN dihapuskan. Karena, UN menggunakan standarisasi yang bersifat umum. Padahal, setiap daerah memiliki standar yang berbeda.
Namun demikian, Dedi menjelaskan, dengan dihapusnya UN ini maka harus ada formulasi khusus untuk standarisasi kelulusan siswa. Dedi mengusulkan, syarat kelulusan siswa bisa disederhanakan. Yaitu, hanya dua. Pertama siswa tersebut, bagus budi pekertinya. Kedua, memiliki keterampilan.
Misalkan, terampil beternak, menanam padi atau palawija, melukis, ahli di bidang mesin, dan lainnya. Mereka yang memiliki keahlian ini, layak lulus dari sekolah tersebut. Selain itu, pelajar yang budi pekertinya bagus juga layak lulus. [ito]
#inspirasikangdedi
CELLICA PAKAI ILMU DEDI MULYADI
KARAWANG,RAKA- Peta perpolitikan di Karawang kian dinamis. Terutama setelah Golkar menambah jumlah partai koalisi pendukung Cellica-Jimmy.
Bergabungnya Golkar tentu menjadi akan mempengaruhi kebijakan Cellica. Apalagi kedekatan Cellica dengan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi tidak bisa dibantah lagi. Keduanya sangat dekat bahkan mereka mengistilahkan kedekatannya lebih dalam dari sekedar diikat partai. "Saya sama kang Dedi meski tidak satu partai,tapi sudah dekat lama bahkan saya sudah anggap sebagai guru (Dedi Mulyadi) dengan ikatan hati dan ketulusan," ungkap Cellica saat memberikan sambutan dalam pertemuan kader Golkar Selasa (2/8).
Dikatakan Cellica, banyak langkah yang dilakukan Bupati Purwakarta yang dicontoh untuk diterapkan di Karawang. "Saya banyak mengambil ilmu dari kang Dedi," kata Cellica.
Kedekatan Cellica-Dedi Mulyadi juga terlihat dalam ikut andil mendamaikan kisruh yang terjadi saat Musda Golkar belum lama ini yang sempat deadlock. "Terima kasih kepada ibu Cellica yang sudah ikut menjadi fasilitator dalam pertemuan calon Ketua DPD Golkar saat itu," kata Ketua DPD Golkar Karawang Sri Rahayu.
Sri juga dengan tegas mengatakan mendukung pemerintahan Cellica dan dalam kesempatan yang sama juga mengatakan dengan lantang tidak mau dibohongi. "Saya juga meminta Cellica untuk tidak menggunting dalam lipatan," kata Sri yang menegaskan koalisi mendukung pemerintah Golkar Karawang tidak mau dibohongi.
Kedekatan Cellica dengan Golkar memang bukan lagi rahasia umum. Bahkan Dedi Mulyadi langsung yang meminta Cellica menjadi juru damai antara kedua pihak yang berselisih. "Peran Cellica dalam mendamaikan dua kubu saat itu, tidak lepas dari peran Dedi Mulyadi yang meminta Cellica ikut menjadi pendamai," kata sumber yang enggan disebutkan.
Bahkan menurut sumber, hingga saat ini Cellica sudah diberi pintu selebar-lebarnya bergabung dengan Golkar. "Bu Cellica ditawari masuk Golkar mengingat Dedi-Cellica sudah klik. Jadi dipastikan kebijakan Golkar akan menjadi pertimbangan. Apalagi partai Golkar Karawang menyatakan mendukung pemerintahan Cellica," ungkap sumber.(dri)
#inspirasikangdedi
Minggu, 27 November 2016
BUPATI PURWAKARTA H.DEDI MULYADI RAIH PENGHARGAAN DWIDJA PRAJA NUGRAHA DARI PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
Penghargaan ini diberikan kepada Dedi atas perhatiannya kepada dunia pendidikan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta diketahui menerapkan konsep Pendidikan Berkarakter di seluruh sekolah di wilayah itu. Beberapa di antaranya adalah larangan guru memberikan Pekerjaan Rumah (PR) hingga sanksi bagi pelajar yang membawa kendaraan bermotor ke sekolah.
Dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu (27/11), Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PB PGRI, Unifah Rosyidi menjelaskan, penghargaan ini diberikan setelah melalui tahapan panjang verifikasi dan penilaian secara objektif. Dari tahapan panjang itu, PGRI menilai Pemkab Purwakarta menjadi satu di antara 13 kabupaten dan kota serta empat provinsi yang memberikan kontribusi dan kepedulian khusus terhadap dunia pendidikan. Selain Purwakarta, di Provinsi Jawa Barat, terdapat Kabupaten Tasikmalaya yang mendapatkan penghargaan prestisius di bidang pendidikan itu.
"Kami melakukan seleksi terhadap 150 daerah, hanya 17 daerah yang mendapat penghargaan ini. Purwakarta kita nilai telah berhasil dalam menjalankan program-program pendidikan yang diusungnya," kata Unifah.
Dalam kesempatan ini, Dedi Mulyadi mengapresiasi atas penghargaan yang diberikan PGRI. Namun, Bupati yang sehari-hari mengenakan pakaian dan ikat kepala khas Sunda itu menegaskan, konsep Pendidikan Berkarakter yang diterapkannya di Purwakarta bukan untuk mengejar penghargaan. Dikatakan, pihaknya hanya berupaya konsisten menjalankan konsep Pendidikan Berkarakter dengan tujuan membawa perubahan agar dunia pendidikan menjadi lebih baik.
"Saya terima kasih, Purwakarta mendapatkan kepercayaan. Akan tetapi orientasi kita tetap perubahan dunia pendidikan itu sendiri, bukan penghargaan, pendidikan Indonesia harus lebih baik dan lebih berkualitas," katanya.
Dedi mengingatkan pendidikan seharusnya tidak menjadi penjara bagi siswa. Sebaliknya, pendidikan harus menjadi hal yang menyenangkan. Untuk itu, para guru harus dapat memberikan pengajaran yang berpijak pada pola yang aplikatif.
"Pendidikan tidak boleh menjadi penjara, guru harus menjadi penyampai ilmu kepada pelajar, bukan menjadi penyampai pesan buku. Saya kira itu tujuan kita," jelasnya.
Konsep Pendidikan Berkarakter di Purwakarta telah diterjemahkan dalam berbagai program teknis. Konsep ini tidak berfokus pada kemampuan akademik pelajar, tetapi lebih membangun pola aplikatif sehingga para pelajar di wilayah ini mampu berproduksi. Beberapa program itu di antaranya pelajaran beternak dan berkebun hingga pengayaan baca tulis Alquran dan kitab kuning dan pendalaman kitab agama sesuai dengan keyakinan yang dianut oleh pelajar. Program-program ini bertujuan menciptakan karakter yang sesuai dengan lingkungan sosial dan alam.
#inspirasikangdedi
Opini cerdas BUPATI PURWAKARTA H.DEDI MULYADI,SH. "SUHU POLITIK PILKADA DKI BUKAN ACUAN KONDISI INDONESIA"
Liputan6.com, Jakarta Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi menyampaikan, masyarakat Indonesia sudah mulai dewasa berdemokrasi. Meskipun saat ini suasana Jakarta tengah menghangat karena berbeda pilihan menjelang Pilkada 2017.
"Panas atau tidaknya politik di Jakarta karena pilkada ini tak menjadi acuan di daerah juga memanas. Tidak jadi acuan Indonesia, kan di daerah biasa-biasa saja," kata Dedi dalam diskusi 'Pilkada dan Tantangan Merawat Demokrasi' di Kantor Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, Kamis (24/11/2016).
Dia menambahkan, sebelum Jakarta melakukan pemilihan langsung untuk gubernur, desa-desa di daerah sudah melakukannya. Karena itu desa tidak akan terpengaruh dengan memanasnya suhu politik di Ibu Kota jelang pilkada.
"Di desa itu demokrasi sudah berjalan dengan baik, Jakarta tidak jadi acuan karena di desa sudah lebih dulu menjalankan sistem demokrasi," jelas Dedi.
Ia mencontohkan, di desa setiap pemilihan kepala desa itu dilaksanakan dengan pemilihan langsung oleh masyarakatnya dan berjalan secara aman. Padahal, tidak jarang kandidat adalah saudara maupun tetangga sendiri.
"Ya berjalan damai, tidak ribut-ribut. Di desa sudah lebih dulu menjalankan demokrasi," ujar Dedi.
#inspirasikangdedi
Sabtu, 26 November 2016
Jumat, 25 November 2016
Tidak mengenal kasta dalam pergaulan SEPENGGAL KISAH BUPATI PURWAKARTA H.DEDI MULYADI,SH. DENGAN UCI YANG BERPROFESI TUKANG PIJAT KELILING
Mengetahui dipanggil orang nomor 1 di Kabupaten Purwakarta itu, Uci tampak kebingungan. Dia datang dengan mengenakan celana pendek, tas selempang dan sendal jepit. Uci juga membawa sepeda BMX kecil yang selalu dibawanya saat bekerja mengayuh sepeda di kawasan Jatiluhur, menawarkan jasa pijat.
"Kaget saya tiba-tiba dijemput orang lalu dibawa kesini, bawa sepeda juga. Otomatis saya jadi libur sekarang," kata Uci.
"Jadi akang anu tiap dinten ngurilingan kampung, sabari nawarkeun jasa urut sabari nyandak sepedah teh ( Jadi anda yang tiap hari keliling kampung tawarkan jasa pijat pakai sepeda itu)," kata Dedi
Uci pun kaget mendapatkan pertanyaan itu. "Leres kang haji, abdi Uci anu osok ngurut kuriling pilemburan. (Betul kang haji, saya ini Uci yang suka pijat keliling)," jawabnya.
Keduanya pun saling berbincang, Uci menceritakan kalau upah yang didapatnya dari memijat sekaligus dibagi dengan kakaknya yang sedang sakit saraf karena sempat jadi korban penganiayaan.
"Anda kerja keras sekali, mengayuh sepeda keliling untuk memijat, salut saya. Anda berarti mau kerja keras, itu saja," ujar Dedi.
Dedi lantas mencoba sepeda milik Uci yang lebih cocok dikatakan sepeda untuk anak usia SMP. Itu karena Uci memiliki postur tubuh yang tidak terlalu pendek.
Dedi mengatakan, warga negara yang baik merupakan warga yang mau kerja keras memanfaatkan semua kemampuan diri untuk bisa bertahan hidup. Pada kesempatan itu, Dedi menyantuni Uci dengan sejumlah uang untuk memperbaiki sepedah Uci.
"Warga Purwakarta harus kerja keras, manfaatkan kemampuan kualitas diri sebaik mungkin. Uci adalah salah satu contoh warga yang bekerja keras," tutup Dedi.
#inspirasikangdedi
Jawara tanah Sunda TANPA ALAS KAKI, BUPATI PURWAKATA H.DEDI MULYADI,SH. LANTIK ENAM KEPALA DESA DI TENGAH SAWAH
JawaPos.com
Keenam kepala desa berasal dari Desa Cicadas Kecamatan Babakan Cikao, Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur, Desa Parakan Lima Kecamatan Jatiluhur, Desa Sempur Kecamatan Plered, Desa Cikadu Kecamatan Cibatu dan Desa Gardu Kecamatan Kiarapedes.
Usai perhitungan suara di TPS masing-masing desa, semua kades terpilih kemudian diboyong menuju Kampung Cipulus Desa Nagrog, Kecamatan Wanayasa, Purwakarta. Dedi Mulyadi meminta mereka turun ke area pesawahan tanpa menggulungkan celana dan tanpa mengenakan alas kaki.
"Saya sengaja melantik para kepala desa di tengah sawah, tujuannya agar mereka mau menjaga keberadaan potensi desa secara utuh, sawah harus terjaga, peternakan harus terjaga serta para petaninya pun harus terjaga," kata Dedi dalam sambutannya seperti dilansir Pasundan Ekspres (Jawa Pos Group).
Kepala Desa, menurut Dedi, harus mampu menciptakan branding desanya masing-masing, termasuk didalamnya membangun sistem promosi untuk produk yang dihasilkan desa tersebut, selain tetap melakukan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat. "Eks kompetitor di Pilkades harus dirangkul, ajak mereka membangun desa secara bersama-sama," tegasnya.
Salah seorang Kepala Desa terpilih Jaya Permana mengatakan pelantikan yang baru saja ia jalani menyiratkan makna bahwa pemimpin harus hidup sederhana, karena biasanya di daerah lain ia melihat prosesi pelantikan itu selalu digelar di gedung atau hotel.
#inspirasikangdedi
Kamis, 24 November 2016
Selalu menjadi pelindung warganya : BUPATI PURWAKARTA H.DEDI MULYADI,SH. AKAN LAPORKAN PENGANIYAYA WARGANYA YANG MENJADI TKI KE POLISI
PURWAKARTA,(PR).- Badriyah (35) TKW asal Kampung Sindang Aso, Desa Cibogo Hilir, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta mengalami peristiwa penganiayaan oleh pihak agency yang mengirimnya bekerja ke Malaysia. Kondisinya kini sangat memprihatinkan, ia mengalami cedera berat pada kaki dan punggung akibat penganiayaan tersebut.
Menanggapi kondisi warganya ini, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi dalam keterangan tertulisnya hari ini Kamis 24 November 2016 di rumah dinasnya Jl Gandanegara No 25 mengatakan pihaknya tidak segan melaporkan agency yang melakukan penganiayaan tersebut. “Pihak agency yang diduga melakukan penganiayaan itu akan kami laporkan ke Mabes Polri,” kata Dedi..
Dedi juga menegaskan kembali tentang kebijakan Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang menerapkan kebijakan moratorium pengiriman TKI asal Purwakarta ke luar negeri sejak Tahun 2008.
Pria yang akrab disapa Kang Dedi itu pun mengaku akan segera menelusuri rekomendasi yang diperoleh Badriyah untuk bekerja di luar negeri, karena secara formal dan non formal pemerintahan yang dia pimpin tidak pernah lagi memberikan rekomendasi tersebut.
“Secara internal kami juga lakukan penelusuran. Apakah Kades setempat yang memberikan rekomendasi? Kalau terbukti iya, maka kami siapkan sanksi tegas bagi Kades. Semua perangkat pemerintahan harus konsisten menjalankan moratorium ini,” ujarnya.
Tak hanya itu saja, Dedi pun akan juga menuntut Badriyah, karena ia menilai, wanita yang mengalami sakit di bagian perutnya akibat operasi caesar itu juga melakukan pelanggaran moratorium keberangkatan ke luar negeri untuk bekerja. “Kita cek juga yang bersangkutan, pergi atas keinginan siapa? Karena peraturan pemerintah daerah kan jelas tidak boleh berangkat,” kata Dedi.
Badriyah diketahui berangkat ke Malaysia atas prakarsa sebuah agency pimpinan Zainab asal Pasawahan Purwakarta. Di tempat kerjanya, ia dijanjikan akan menerima gaji sebesar 900 ringgit setiap bulan dengan deksripsi pekerjaan sebagai asisten rumah tangga. Namun karena ia tidak bisa menjalankan tugas, pihak agency malah meminta ganti rugi kepada Badriyah sebesar Rp13 Juta. ***
#inspirasikangdedi
Rabu, 23 November 2016
"Silakan baca sepertinya ada korelasinya dengan situasi saat ini"
Buku : KANG DEDI MULYADI JILID 2
Bab 22 : NEGARA DAN PERSOALAN KESALEHAN
Tugas Kementerian Agama itu agak berat karena karena masuk pada sebuah lembaga yang nilainya universal, nilai yang tidak bisa diukur oleh kategori organisasi, atau kategori kementerian. Agama itu kan nilai yang sangat universal.
Ada dua nilai di situ, satu, nilai yang bersifat spirit, atau nilai yang bersifat kerohariian, yang orang puncaknya disebutnya iman. Puncaknya iman itu taqwa, dan melalui proses iqbat. Bicara hal itu sesungguhnya bicara kapasitas yang bersifat personal universal, hak-hak pribadi untuk berTuhan menurut keyakinannya. Di Indonesia diatur dalam UUD 1945 dan juga diatur oleh Pancasila. Jadi ada dua hal yaitu seseorang tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti keyakinannya dan setiap individu berhak untuk mengikuti berdasarkan keyakinan dirinya sendiri. Sehingga kita tidak masuk dalam sebuah sindiran lagu tentang orang berkata cinta atas nama Tuhannya sambil membunuh berdasarkan keyakinan.
Kategori keimanan dan ketaqwaan tidak dapat dilihat dan sudut pandang kemanusiaan, maka sudut pandang melihatnya adalah sudut pandang keTuhanan. Ketika sudut pandang keTuhanan maka manusia tidak punya hak apapun untuk melakukan penilaian terhadap keimanan seseorang, mengkafirkan, memusyrikkan, menciptakan kalimat murtad. Kita tidak boleh mengambil otoritas Tuhan. Kalau kita semua mengambil otoritas Tuhan, pertanyaannya adalah kapan Tuhan memberikan otoritas itu ke anda untuk menghakimi orang?
Yang kedua, aspek yang bersifat sosial, aspek yang bersifat sosial itu ramah standarnya. Mau di Eropa begitu, mau di Amerika begitu, mau di Timur Tengah juga begitu yang disebut dengan amal saleh.
Amal saleh itu ukuran kemanusiaan yang bisa dilihat dan yang bisa dipakai. Maka keadilan itu dibuat bagi mereka yang melakukan pelanggaran terhadap amal saleh. Ketika orang tidak membantu saat rumah tetangganya roboh karena hujan maka setinggi apapun dia berkata soal iman tapi amal salehnya tidak ada.
Ketika anda berkerja kemudian seluruh pekerjaan anda harus diukur berdasarkan uang, setiap tanda tangan uang, apapun uang, padahal kita sudah digaji oleh negara maka sesungguhnya amal saleh anda tidak ada.
Karena inl yang menjadi orientasi maka tugas Negara itu bukan persoalan keimanan tapi tugas Negara itu persoalan kesalehan. Negara tidak boleh ngurus keimanan seseorang karena itu universal, tapi Negara wajib mengurus persoalan kesalehan seseorang.
Sehingga ketika kalifah Umar memimpin di Arab pada waktu itu dia memberikan hukuman pada siapa? Bukan pada orang yang tidak puasa, bukan pada orang yang tidak shalat Jumat, bukan pada orang yang tidak tahajud, tetapi kepada orang yang tidak bayar zakat.
Kenapa? karena zakat itu menyangkut kesalehan, menyangkut hajat orang banyak. Ketika orang kaya mengumpulkan kekayaannya tapi tidak dibayarkan zakatnya maka regulasi ekonomi menjadi macet. Orang miskin menjadi kelaparan, rumahnya menjadi roboh, pembunuhan di mana-mana, perampokan di mana-mana, maka Negara wajib melakukan pengaturan.
Nabi Muhammad tegas pada siapa saja yang melakukan perbudakan. Yang melakukan perbudakan itu siapa? Orang orang yang tidak memberikan hak-haknya. Hari ini perbudakan banyak. Gaji pegawai di bawah UMK itu perbudakan, pegawai tidak diberikan hak cuti itu perbudakan. Pegawai tidak dilindungi masa depannya, tidak diberikan jaminan asuransi hari tua, itu perbudakan. Ketika pegawai jam kerjanya tidak jelas, itu perbudakan.
Inilah yang harus diperjuangkan oleh Islam. Ketika bicara itu maka kriteria seseorang itu dianggap beriman
dalam memimpin yaitu satu, bisa menjamin seluruh rakyatnya. Di Purwakarta itu ada 23 ribu yang belum memiliki rumah. Tahun ini Pemda membangun sekitar 5 ribu. Saya targetkan di tahun 2015/2016, pembangunan 23 ribu rumah tuntas. Selain itu, kalau masyarakat mau ikut berpartisipasi, maka dimulai dengan ‘gerakan seribu rumah’, yaitu setiap hari Jumat memberikan 1.000 rupiah.
Tetapi sesungguhnya itu semua adalah beban negara. Kenapa beban negara? Karena negara sudah memungut pajak. Karena negara sudah memungut pajak, maka negara wajib hukumnya untuk melakukan tugas-tugas kenegaraan yaitu menjamin perangkat sosial.
Sehingga saya ngomong berkali-kali kalo menggunakan zakat menjadi tafsir hingga pajak, maka saya katakan hak penyelenggara negara itu hanya seperdelapan dan total anggaran. Dan total APBN, APBD, APBD Kabupaten, Provinsi,
itu penyelenggara berhak seperdelapan. Kalau penyelenggara negara berhak seperdelapan, saya yakin Indonesia dalam lima tahun bakal makmur.
Kenapa Indonesia tidak makmur? Karena hampir lebih dan tiga perempat digunakan oleh para pegawai. Baik pegawai negeri sipil atau yang lainnya, semuanya digunakan. Hak untuk rakyatnya digunakan sedikit. Itu yang menjadi problem, sehingga kemakmuran tidak pernah ada.
Saya berikan contoh, saya berdiskusi dengan pengamat keuangan. Saya katakan berapa serapan anggaran yang rendah? Yaitu sekitar 60 persen. Dan 60 persen ini belum tentu semuanya diberikan untuk rakyat, karena ada untuk pegawai, perjalanan dinas dan lain sebagainya. Sisanya 40 persen tidak terserap.
Kalau total APBN kita 1.800 Triliun, itu ada 400 Triliun yang setiap tahun tidak pernah dipakai. Dan bayangkan, 400 Triliun itu yang tidak terpakai bisa dibayarkan hutang luar negeri. Jika dikalikan 5, maka itu ada 2.000 Triliun. Dan hutang 2.000 Triliun itu bakal lunas. Tetapi karena salah pengelolaan, menjadi begini.
kaya misalkan punya gaji 5 juta, anda cuci darah, yakin, dia akan jatuh miskin. Orang pengangguran berdagang, dia dapat 2 juta, jika dia sakit, dia berhenti berdagang, tidak dapat penghasilan, maka akan jatuh miskin. Sekarang, sistemnya hanya ada kelas VIP dan umum. VIP bayar, sedangkan umum gratis. Sehingga ini yang harus dilakukan.
Selanjutnya masalah pendidikan, pendidikan memiliki terobosan baru lagi. Sudah jelas pendidikan itu ada tiga, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Di kita ada SMP. Sudah jelas wajib belajar itu sembilan tahun. tetapi dan SD ke SMP harus testing dulu. Itu yang kacau. Maka saya buat mulai tahun ini, seratus SD itu sembilan tahun belajarnya. Nanti kelasnya bertanda. Anggarannya menjadi 160 juta. Tempat duduknya harus baik, ada tempat duduk, ada toilet, ada wastafel, ada peradaban manusia.
Kemudian reformasi birokrasi, bagaimana birokrasi memberikan pelayanan sehingga permasalahan kependudukan tidak ada problem lagi terus-terusan. Untuk apa? Di 2015 untuk menyelesaikan kemiskinan. Setelah jalannya bagus, selanjutnya bagaimana menyelesaikan kemiskinan. Kalau pendidikannya sudah dijamin oleh
Negara nanti sebentar lagi di 2015 Pemda Purwakarta menyiapkan mobil-mobil angkutan pelajar dan itu free. Mudah-mudahan ke
depan presiden yang baru bisa mengratiskan hal itu dan bisa menggratiskan beras jadi tidak ada lagi beras raskin. Hari ini saya ditanya, pak bupati ada program one day no rice. Kata saya itu program kacau. Kenapa program kacau? Harusnya, yang tidak boleh makan nasi sehari sekali itu bukan untuk rakyat tapi untuk pejabat.
Saya makan nasi sehari sekali. Nah pejabat semua orang kaya dan makan nya sehari sekali tapi kenapa sudah kelebihan gizi? Karena pejabat itu gerak tubuhnya kurang. Kalo saya sih geraknya cepet tapi yang lain itu kan habis makan kena AC, baca koran terus tidur dan kena diabetes.
Sekarang saya bilang kalo rakyat sehari terus makan nasi terus diganti sama kentang daharna teh, ngan ukur sambel tarasi hungkul, emang ngeunah tarasi jeung kentang? Apa itu bisa kentang dicocolkeun kanu cengek jeung garem? Urang mah kentang teh jeung kejo.
Saya katakan itu terbalik, saya di 2015 mau bikin program agar rakyat Purwakarta nyatuna kabeh kudu lima kali, pejabatna sapoe sakali. Keun bae rakyat mah sabab urang mah ngukur kamakmuran aya tilu; ngenah dahar, ngenah hees, ngeunah ngobrol.
Jadi ukuran kesejahteraan rakyat itu gampang. Tingali weh ti peuting lamun rakyat Purwakarta karerék berarti sejahtera tapi lamun ti peuting ngahuleng, molotot kieu ngahuleung mikirin hutang nah itu sudah tidak sejahtera.
Ada Napoleon Bonaparte yang membangun rumusan kesejahteraan orang Eropa. Dia yang menerjemahkan konsep zakat menjadi konsep pajak di Eropa sehingga ketika Negara sudah memungut pajak maka seluruh hajat rakyat di tanggung oleh Negara. Air minumnya ditanggung, gas nya ditanggung, pendidikannya ditanggung, transportasi daratnya ditanggung, hari tuanya ditanggung, semua
menjadi tanggungan Negara. Sehingga di Inggris ketika APBN di kurangi 7% untuk pengangguran maka dibakar seluruh toko dan seluruh kantor pemerintah. Kenapa? Karena penganggurannya digaji. Di Belanda ketika pemerintahannya mendata masyarakatnya siapa yang berkategori miskin maka masyarakatnya tidak mau. Di Indonesia terbalik, kalau didata tidak mau tetapi kalau kalau ada bantuan kabur. Di Jepang ada undang-undang, rakyat harus makan, nilai makannya 700ribu per hari.
Maka kalau membicarakan Negara beserta tugas-tugasnya kita tidak usah membicarakan agama tertentu. Seluruh tugas agama itu sama, kalau nolong orang miskin ya sama, gaji pegawai harus tinggi ya sama, gaji buruh harus tinggi, ya sama, semua standarnya sama. Karena standarnya sama maka nilai kemanusjaan memiliki standar yang sama dimanapun berada. Karena memiliki nilai yang sama maka penting yang menjadi standar pembicaraan agama itu 10:90, yaitu 90 membicarakan tugas-tugas sosial dan 10 membicarakan ide perseorangan.
Mari kita bicarakan tugas tugas sosial yang sebenarnya sudut
pandang riya sama, membicarakan dan sudut pandang fiqih manapun sama. Karena sudut pandang fiqihnya sama maka mari kita sama sama wujudkan kemakmuran ini, mari kita wujudkan keadilan ini. Karena itu yang menjadi tugas bersama.
Karena di kantor Kementerian Agama ini banyak juru dakwah dan guru pencerah mata air kecemerlangan anugrah keindahan, maka jadikanlah tema-tema itu menjadi tema-tema sosial. Kalau tahun ini Pemda mentargetkan menyelesaian pembangunan rumah revisi maka jadikan itu juga menjadi tema kita agar tuntas problem bangsa ini.
Setelah itu apa? Membangun sistem hidup yang membuat hubungan antara manusia dengan alam rayanya menjadi harmoni. Jadi kalau dalam wayang itu ada alam gede alam leutik.
Alam leutik itu manunggal, alam gedenya itu hati dan seluruh alam itu terdiri dan mikrokosmos makrokosmos. Kehidupannya akan lebih seimbang karena semua yang diciptakan oleh Tuhan ini memiliki makna. Kalau memiliki makna maka tidak ada satu habitat pun yang hancur.
Sehingga kalau bicara tentang bakteri, bakteri ini harus ada. Kalau bicara tentang virus, virus ini harus ada. Yang kecil harus ada. Kenapa? Bayangkan kalau bakteri ini tidak ada, bakteri pembusuk ini tidak ada, maka sampah ini tidak akan busuk, daun tidak akan busuk dan yang paling berat itu bagi kita tidak ada pembusuk makanan dalam tubuh. Bayangkan, kita makan bubur akan keluar bubur lagi, hari ini makan ikan besok keluar ikan lagi.
Maka Purwakarta mencoba membangun dengan siklus alam, sehingga yang ikut upacara di Kementerian Agama bukan hanya kita tetapi burung perkutut ikut. Kalau menjadi harmoni maka penyakitpun akan hilang.
Kenapa saya menghentikan izin perumahan? Karena di Purwakarta sudah tidak ada lagi keseimbangan, tempatnya begitu, jalannya sempit-sempit tapi bikin perumahannya tidak berhentih enti, habitat masyarakat menjadi sempit. Akibat menjadi sempit, kerja bikin depnesi di pabrik, rumahnya tipe 31 lingkungannya berat, akhirnya bahaya, keluar rumah macct akhirnya depresi.
Di Purwakarta lima tahun yang lalu angka kemungkinan menjadi gilanya tertinggi di Indonesia. Angka depresinya paling tinggi. Sekarang sudah menurun. Kenapa? Saya bangun taman. Kenapa saya bangun taman dan ada air yang jatuh? Karena itu bagian dan menerjemahkan Al’ Q uran.
Surga itu adalah pohon-pohon yang tinggi menjulang hijau, buah buahan yang merah, kuning, dan semuanya berwarna warni, ikan yang berenang, air yang jatuh. yang menjadi target jangkauan kita ke depan. Buat seperti surga agar tidak menjadi neraka. Di mana menjadi neraka? Kaluar ti imah tipe 31, naek motor kabeurangan ka kantorna, di jalanna amprok jeung kareta api, lila nungguan, aya angkot meleng, ditabok tah eta angkotna, datang ka kantor ku pimpinan dicarekan. Kan riweuh. Kapala kementerian bisa nyarekan kasi, kasi bisa nyarekan staf, an staf bisa nyarekan saha?
Tapi kalau ditata, perumahannya nanti penuh dengan taman, bersih, di rumahnya harmonis, keluar dari rumah tidak ada lagi kemacetan, semua jalan di Purwakarta dibikin satu jalur, kemudian jalannya bersih, di jalan orang saling tersenyum, sampai kantor orangnya tersenyum, ramah, kan jadi surga. Inilah prinsip agama, sehingga agama menjadi hidup, menjadi nilai.
Sekarang ini penggunaan elpiji mahal. Kembali lagi saja menggunakan suluh. Sekarang negara ini banyak program yang menurut saya dibuat menJadikan tamak.ini kesalahan. Jadi seharusnya begini, elpiji silahkan digunakan bagi mereka yang tidak memiliki area tanah dan hutan yang cukup. Di kota boleh make elpiji. Ari urang Nagrak, urang Sempur, urang Cipulus kunaon make elpiji sagala. Budakna weh bari balik sakola sina mawa suluh, manggul suluh, sabeulah manggul suluh, sabeulahna manggul jukut. Alus eta teh.
DISAMPAIKAN DALAM APEL HARI AMAL BAKTI KEMENAG RI DI PENDOPO KABUPATEN PURWAKARTA
Purwakarta, 3 Januari 2014
#inspirasikangdedi
Buku : KANG DEDI MULYADI JILID 2
Bab 22 : NEGARA DAN PERSOALAN KESALEHAN
Tugas Kementerian Agama itu agak berat karena karena masuk pada sebuah lembaga yang nilainya universal, nilai yang tidak bisa diukur oleh kategori organisasi, atau kategori kementerian. Agama itu kan nilai yang sangat universal.
Ada dua nilai di situ, satu, nilai yang bersifat spirit, atau nilai yang bersifat kerohariian, yang orang puncaknya disebutnya iman. Puncaknya iman itu taqwa, dan melalui proses iqbat. Bicara hal itu sesungguhnya bicara kapasitas yang bersifat personal universal, hak-hak pribadi untuk berTuhan menurut keyakinannya. Di Indonesia diatur dalam UUD 1945 dan juga diatur oleh Pancasila. Jadi ada dua hal yaitu seseorang tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti keyakinannya dan setiap individu berhak untuk mengikuti berdasarkan keyakinan dirinya sendiri. Sehingga kita tidak masuk dalam sebuah sindiran lagu tentang orang berkata cinta atas nama Tuhannya sambil membunuh berdasarkan keyakinan.
Kategori keimanan dan ketaqwaan tidak dapat dilihat dan sudut pandang kemanusiaan, maka sudut pandang melihatnya adalah sudut pandang keTuhanan. Ketika sudut pandang keTuhanan maka manusia tidak punya hak apapun untuk melakukan penilaian terhadap keimanan seseorang, mengkafirkan, memusyrikkan, menciptakan kalimat murtad. Kita tidak boleh mengambil otoritas Tuhan. Kalau kita semua mengambil otoritas Tuhan, pertanyaannya adalah kapan Tuhan memberikan otoritas itu ke anda untuk menghakimi orang?
Yang kedua, aspek yang bersifat sosial, aspek yang bersifat sosial itu ramah standarnya. Mau di Eropa begitu, mau di Amerika begitu, mau di Timur Tengah juga begitu yang disebut dengan amal saleh.
Amal saleh itu ukuran kemanusiaan yang bisa dilihat dan yang bisa dipakai. Maka keadilan itu dibuat bagi mereka yang melakukan pelanggaran terhadap amal saleh. Ketika orang tidak membantu saat rumah tetangganya roboh karena hujan maka setinggi apapun dia berkata soal iman tapi amal salehnya tidak ada.
Ketika anda berkerja kemudian seluruh pekerjaan anda harus diukur berdasarkan uang, setiap tanda tangan uang, apapun uang, padahal kita sudah digaji oleh negara maka sesungguhnya amal saleh anda tidak ada.
Karena inl yang menjadi orientasi maka tugas Negara itu bukan persoalan keimanan tapi tugas Negara itu persoalan kesalehan. Negara tidak boleh ngurus keimanan seseorang karena itu universal, tapi Negara wajib mengurus persoalan kesalehan seseorang.
Sehingga ketika kalifah Umar memimpin di Arab pada waktu itu dia memberikan hukuman pada siapa? Bukan pada orang yang tidak puasa, bukan pada orang yang tidak shalat Jumat, bukan pada orang yang tidak tahajud, tetapi kepada orang yang tidak bayar zakat.
Kenapa? karena zakat itu menyangkut kesalehan, menyangkut hajat orang banyak. Ketika orang kaya mengumpulkan kekayaannya tapi tidak dibayarkan zakatnya maka regulasi ekonomi menjadi macet. Orang miskin menjadi kelaparan, rumahnya menjadi roboh, pembunuhan di mana-mana, perampokan di mana-mana, maka Negara wajib melakukan pengaturan.
Nabi Muhammad tegas pada siapa saja yang melakukan perbudakan. Yang melakukan perbudakan itu siapa? Orang orang yang tidak memberikan hak-haknya. Hari ini perbudakan banyak. Gaji pegawai di bawah UMK itu perbudakan, pegawai tidak diberikan hak cuti itu perbudakan. Pegawai tidak dilindungi masa depannya, tidak diberikan jaminan asuransi hari tua, itu perbudakan. Ketika pegawai jam kerjanya tidak jelas, itu perbudakan.
Inilah yang harus diperjuangkan oleh Islam. Ketika bicara itu maka kriteria seseorang itu dianggap beriman
dalam memimpin yaitu satu, bisa menjamin seluruh rakyatnya. Di Purwakarta itu ada 23 ribu yang belum memiliki rumah. Tahun ini Pemda membangun sekitar 5 ribu. Saya targetkan di tahun 2015/2016, pembangunan 23 ribu rumah tuntas. Selain itu, kalau masyarakat mau ikut berpartisipasi, maka dimulai dengan ‘gerakan seribu rumah’, yaitu setiap hari Jumat memberikan 1.000 rupiah.
Tetapi sesungguhnya itu semua adalah beban negara. Kenapa beban negara? Karena negara sudah memungut pajak. Karena negara sudah memungut pajak, maka negara wajib hukumnya untuk melakukan tugas-tugas kenegaraan yaitu menjamin perangkat sosial.
Sehingga saya ngomong berkali-kali kalo menggunakan zakat menjadi tafsir hingga pajak, maka saya katakan hak penyelenggara negara itu hanya seperdelapan dan total anggaran. Dan total APBN, APBD, APBD Kabupaten, Provinsi,
itu penyelenggara berhak seperdelapan. Kalau penyelenggara negara berhak seperdelapan, saya yakin Indonesia dalam lima tahun bakal makmur.
Kenapa Indonesia tidak makmur? Karena hampir lebih dan tiga perempat digunakan oleh para pegawai. Baik pegawai negeri sipil atau yang lainnya, semuanya digunakan. Hak untuk rakyatnya digunakan sedikit. Itu yang menjadi problem, sehingga kemakmuran tidak pernah ada.
Saya berikan contoh, saya berdiskusi dengan pengamat keuangan. Saya katakan berapa serapan anggaran yang rendah? Yaitu sekitar 60 persen. Dan 60 persen ini belum tentu semuanya diberikan untuk rakyat, karena ada untuk pegawai, perjalanan dinas dan lain sebagainya. Sisanya 40 persen tidak terserap.
Kalau total APBN kita 1.800 Triliun, itu ada 400 Triliun yang setiap tahun tidak pernah dipakai. Dan bayangkan, 400 Triliun itu yang tidak terpakai bisa dibayarkan hutang luar negeri. Jika dikalikan 5, maka itu ada 2.000 Triliun. Dan hutang 2.000 Triliun itu bakal lunas. Tetapi karena salah pengelolaan, menjadi begini.
kaya misalkan punya gaji 5 juta, anda cuci darah, yakin, dia akan jatuh miskin. Orang pengangguran berdagang, dia dapat 2 juta, jika dia sakit, dia berhenti berdagang, tidak dapat penghasilan, maka akan jatuh miskin. Sekarang, sistemnya hanya ada kelas VIP dan umum. VIP bayar, sedangkan umum gratis. Sehingga ini yang harus dilakukan.
Selanjutnya masalah pendidikan, pendidikan memiliki terobosan baru lagi. Sudah jelas pendidikan itu ada tiga, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Di kita ada SMP. Sudah jelas wajib belajar itu sembilan tahun. tetapi dan SD ke SMP harus testing dulu. Itu yang kacau. Maka saya buat mulai tahun ini, seratus SD itu sembilan tahun belajarnya. Nanti kelasnya bertanda. Anggarannya menjadi 160 juta. Tempat duduknya harus baik, ada tempat duduk, ada toilet, ada wastafel, ada peradaban manusia.
Kemudian reformasi birokrasi, bagaimana birokrasi memberikan pelayanan sehingga permasalahan kependudukan tidak ada problem lagi terus-terusan. Untuk apa? Di 2015 untuk menyelesaikan kemiskinan. Setelah jalannya bagus, selanjutnya bagaimana menyelesaikan kemiskinan. Kalau pendidikannya sudah dijamin oleh
Negara nanti sebentar lagi di 2015 Pemda Purwakarta menyiapkan mobil-mobil angkutan pelajar dan itu free. Mudah-mudahan ke
depan presiden yang baru bisa mengratiskan hal itu dan bisa menggratiskan beras jadi tidak ada lagi beras raskin. Hari ini saya ditanya, pak bupati ada program one day no rice. Kata saya itu program kacau. Kenapa program kacau? Harusnya, yang tidak boleh makan nasi sehari sekali itu bukan untuk rakyat tapi untuk pejabat.
Saya makan nasi sehari sekali. Nah pejabat semua orang kaya dan makan nya sehari sekali tapi kenapa sudah kelebihan gizi? Karena pejabat itu gerak tubuhnya kurang. Kalo saya sih geraknya cepet tapi yang lain itu kan habis makan kena AC, baca koran terus tidur dan kena diabetes.
Sekarang saya bilang kalo rakyat sehari terus makan nasi terus diganti sama kentang daharna teh, ngan ukur sambel tarasi hungkul, emang ngeunah tarasi jeung kentang? Apa itu bisa kentang dicocolkeun kanu cengek jeung garem? Urang mah kentang teh jeung kejo.
Saya katakan itu terbalik, saya di 2015 mau bikin program agar rakyat Purwakarta nyatuna kabeh kudu lima kali, pejabatna sapoe sakali. Keun bae rakyat mah sabab urang mah ngukur kamakmuran aya tilu; ngenah dahar, ngenah hees, ngeunah ngobrol.
Jadi ukuran kesejahteraan rakyat itu gampang. Tingali weh ti peuting lamun rakyat Purwakarta karerék berarti sejahtera tapi lamun ti peuting ngahuleng, molotot kieu ngahuleung mikirin hutang nah itu sudah tidak sejahtera.
Ada Napoleon Bonaparte yang membangun rumusan kesejahteraan orang Eropa. Dia yang menerjemahkan konsep zakat menjadi konsep pajak di Eropa sehingga ketika Negara sudah memungut pajak maka seluruh hajat rakyat di tanggung oleh Negara. Air minumnya ditanggung, gas nya ditanggung, pendidikannya ditanggung, transportasi daratnya ditanggung, hari tuanya ditanggung, semua
menjadi tanggungan Negara. Sehingga di Inggris ketika APBN di kurangi 7% untuk pengangguran maka dibakar seluruh toko dan seluruh kantor pemerintah. Kenapa? Karena penganggurannya digaji. Di Belanda ketika pemerintahannya mendata masyarakatnya siapa yang berkategori miskin maka masyarakatnya tidak mau. Di Indonesia terbalik, kalau didata tidak mau tetapi kalau kalau ada bantuan kabur. Di Jepang ada undang-undang, rakyat harus makan, nilai makannya 700ribu per hari.
Maka kalau membicarakan Negara beserta tugas-tugasnya kita tidak usah membicarakan agama tertentu. Seluruh tugas agama itu sama, kalau nolong orang miskin ya sama, gaji pegawai harus tinggi ya sama, gaji buruh harus tinggi, ya sama, semua standarnya sama. Karena standarnya sama maka nilai kemanusjaan memiliki standar yang sama dimanapun berada. Karena memiliki nilai yang sama maka penting yang menjadi standar pembicaraan agama itu 10:90, yaitu 90 membicarakan tugas-tugas sosial dan 10 membicarakan ide perseorangan.
Mari kita bicarakan tugas tugas sosial yang sebenarnya sudut
pandang riya sama, membicarakan dan sudut pandang fiqih manapun sama. Karena sudut pandang fiqihnya sama maka mari kita sama sama wujudkan kemakmuran ini, mari kita wujudkan keadilan ini. Karena itu yang menjadi tugas bersama.
Karena di kantor Kementerian Agama ini banyak juru dakwah dan guru pencerah mata air kecemerlangan anugrah keindahan, maka jadikanlah tema-tema itu menjadi tema-tema sosial. Kalau tahun ini Pemda mentargetkan menyelesaian pembangunan rumah revisi maka jadikan itu juga menjadi tema kita agar tuntas problem bangsa ini.
Setelah itu apa? Membangun sistem hidup yang membuat hubungan antara manusia dengan alam rayanya menjadi harmoni. Jadi kalau dalam wayang itu ada alam gede alam leutik.
Alam leutik itu manunggal, alam gedenya itu hati dan seluruh alam itu terdiri dan mikrokosmos makrokosmos. Kehidupannya akan lebih seimbang karena semua yang diciptakan oleh Tuhan ini memiliki makna. Kalau memiliki makna maka tidak ada satu habitat pun yang hancur.
Sehingga kalau bicara tentang bakteri, bakteri ini harus ada. Kalau bicara tentang virus, virus ini harus ada. Yang kecil harus ada. Kenapa? Bayangkan kalau bakteri ini tidak ada, bakteri pembusuk ini tidak ada, maka sampah ini tidak akan busuk, daun tidak akan busuk dan yang paling berat itu bagi kita tidak ada pembusuk makanan dalam tubuh. Bayangkan, kita makan bubur akan keluar bubur lagi, hari ini makan ikan besok keluar ikan lagi.
Maka Purwakarta mencoba membangun dengan siklus alam, sehingga yang ikut upacara di Kementerian Agama bukan hanya kita tetapi burung perkutut ikut. Kalau menjadi harmoni maka penyakitpun akan hilang.
Kenapa saya menghentikan izin perumahan? Karena di Purwakarta sudah tidak ada lagi keseimbangan, tempatnya begitu, jalannya sempit-sempit tapi bikin perumahannya tidak berhentih enti, habitat masyarakat menjadi sempit. Akibat menjadi sempit, kerja bikin depnesi di pabrik, rumahnya tipe 31 lingkungannya berat, akhirnya bahaya, keluar rumah macct akhirnya depresi.
Di Purwakarta lima tahun yang lalu angka kemungkinan menjadi gilanya tertinggi di Indonesia. Angka depresinya paling tinggi. Sekarang sudah menurun. Kenapa? Saya bangun taman. Kenapa saya bangun taman dan ada air yang jatuh? Karena itu bagian dan menerjemahkan Al’ Q uran.
Surga itu adalah pohon-pohon yang tinggi menjulang hijau, buah buahan yang merah, kuning, dan semuanya berwarna warni, ikan yang berenang, air yang jatuh. yang menjadi target jangkauan kita ke depan. Buat seperti surga agar tidak menjadi neraka. Di mana menjadi neraka? Kaluar ti imah tipe 31, naek motor kabeurangan ka kantorna, di jalanna amprok jeung kareta api, lila nungguan, aya angkot meleng, ditabok tah eta angkotna, datang ka kantor ku pimpinan dicarekan. Kan riweuh. Kapala kementerian bisa nyarekan kasi, kasi bisa nyarekan staf, an staf bisa nyarekan saha?
Tapi kalau ditata, perumahannya nanti penuh dengan taman, bersih, di rumahnya harmonis, keluar dari rumah tidak ada lagi kemacetan, semua jalan di Purwakarta dibikin satu jalur, kemudian jalannya bersih, di jalan orang saling tersenyum, sampai kantor orangnya tersenyum, ramah, kan jadi surga. Inilah prinsip agama, sehingga agama menjadi hidup, menjadi nilai.
Sekarang ini penggunaan elpiji mahal. Kembali lagi saja menggunakan suluh. Sekarang negara ini banyak program yang menurut saya dibuat menJadikan tamak.ini kesalahan. Jadi seharusnya begini, elpiji silahkan digunakan bagi mereka yang tidak memiliki area tanah dan hutan yang cukup. Di kota boleh make elpiji. Ari urang Nagrak, urang Sempur, urang Cipulus kunaon make elpiji sagala. Budakna weh bari balik sakola sina mawa suluh, manggul suluh, sabeulah manggul suluh, sabeulahna manggul jukut. Alus eta teh.
DISAMPAIKAN DALAM APEL HARI AMAL BAKTI KEMENAG RI DI PENDOPO KABUPATEN PURWAKARTA
Purwakarta, 3 Januari 2014
#inspirasikangdedi
Langganan:
Postingan (Atom)