Detikcom
Ketua DPD I Golkar Jabar, Dedi Mulyadi, bersama Ketua DPD II Golkar Kabupaten Garut, Ade Ginanjar, yang juga Ketua DPRD Kabupaten Garut itu pun menggelar diskusi ringan dengan narasumber seorang Geolog Dr Surono.
Uniknya diskusi tersebut digelar di sebuah saung areal persawahan Desa Mulyasari, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Garut, bersebelahan langsung dengan aliran Sungai Cimanuk yang sebelumnya meluap sehingga terjadi bencana banjir bandang.
Dalam pemaparannya, Surono yang pernah menjadi Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMG) itu meminta agar pengelolaan alam agar kembali pada kearifan lokal. Pasalnya kearifan lokal terbentuk sebagai 'benteng' pertahanan yang diciptakan nenek moyang agar bisa terhindar dari bencana.
"Nenek moyang kita itu tidak ahli menulis, tapi bertutur. Sedangkan pola cerita itu bisa putus sehingga kearifan lokal itu disalahartikan," jelas pria yang akrab disapa Mbah Rono itu, Selasa sore (11/10/2016).
Khusus Garut, kata Mbah Rono, ada permasalahan yang sudah sepatutnya ditangani secara serius. Hal tersebut adalah alih fungsi lahan pasca krisis moneter di kawasan hulu Sungai Cimanuk yang berada di Gunung Papandayan menjadi pertanian kentang dan sayuran.
Jika hal itu terus menerus terjadi maka aliran Sungai Cimanuk akan terus berkurang. Imbasnya, Waduk Jatigede yang kini dalam proses pengisian akan kekurangan pasokan air yang bersumber dari Sungai Cimanuk.
Tidak hanya itu, proses revitalisasi sungai dengan pola membuat sodetan dianggapnya kurang tepat dikarenakan masyarakat membuat pemukiman di lekukan sungai yang menandakan arus tidak begitu desar. Dengan dibuat sodetan maka menyebabkan arus air bertambah deras, dan jika terjadi banjir bercampur lumpur maka dengan mudah air akan menggerus pemukiman.
"Pola normalisasi sungai kita itu salah. Seharusnya yang diperbaiki itu tata ruang dan tata manusia. Sekalinya ada becana bilang alam atau bumi sedang tidak ramah. Ungkapan itu sungguh salah, kok malah menuduh bumi dan alam? Harusnya kita tahu diri," katanya.
"Kita itu gagal mengelola air permukaan makanya banyak sekali yang bikin sumur bor. Seperti Jakarta yang tanahnya terus turun karena air terus menerus disedot. Kita itu waktu banyak air dimusim hujan tidak bisa menyimpannya, waktu musim kemarau kita malah kekurangan air. Alam tidak punya salah. Namanya bencana gunung meletus, gempa, dan lain-lain itu tidak bisa dienginering. Yang bisa (dienginering- hanya manusia dan lingkungan," kata Mbah Rono menambahkan.
Di tempat yang sama, Dedi meminta Ade sebagai wakil rakyat di Kabupaten Garut segera mengambil tindakan dan rekomendasi agar bencana serupa tak kembali terjadi. "Bisa nanti petani sayur dan kentang di Papandayan itu didata dan cari tahu penghasilan mereka berapa. Kita beri solusi yang tidak mengurangi penghasilan mereka," tutur Dedi.
Salah satu caranya adalah dengan menjadikan mereka Tenaga Harian Lepas (THL) yang bertugas menjaga kawasan hulu sungai. Mereka nantinya diberi tanggung jawab dengan batasan luas lahan tertentu.
Selain menjadi THL, mereka pun diberi bantuan modal berupa hewan ternak dan bibit pohon yang sesuai dengan lingkungan hulu sungai. Nantinya jika ternak dan pembibitan telah berhasil dengan kurun waktu lima tahun maka gaji mereka akan dicabut dan dialihkan pada warga lain yang juga akan mendapatkan tugas dan fasilitas yang sama.
"Memang ini semua kewenangan Pemprov Jabar karena Papandayan sekarang sudah diambil alih. Saya yakin dengan APBD Pemprov Jabar yang Rp 27 triliun itu bisa, dan biaya THL plus modal lebih kecil dibanding dengan biaya tanggap bencana atau pasca bencana. Dan pola itu tidak hanya membuat hulu sungai terjaga tapi juga saya yakin gunung akan tetap hijau dan peternakan kita bisa swasembada daging," pungkas Dedi yang juga Bupati Purwakarta itu.
#inspirasikangdedi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar