DEDI MULYADI CANANGKAN KADER IDEOLOGI SETELAH SUKSES MEMBENTUK SATGAS TOLERANSI

Pembuka mata hati POJOKSATU.id, PURWAKARTA – Setelah sukses membentuk Satgas Toleransi, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi bekerja sama dengan Mabes TNI dan Polri mencanangkan Pendidikan Kader Ideologi Kebangsaan Pancasila, Rabu (21/12). Para kader yang dibekali pemahaman ideologi ini segera disebar ke seluruh sekolah di Kabupaten Purwakarta dalam rangka melakukan internalisasi ideologi Pancasila sejak dini kepada seluruh pelajar di wilayah tersebut. Sebelumnya, mereka menjalani pendidikan terlebih dahulu selama dua hari di Mabers TNI. “Kita bentuk kadernya dulu, jumlahnya 600 orang, terdiri dari aparat TNI-Polri dan unsur PNS. Mereka kita bekali dulu strategi internalisasi ideologi Pancasila di Mabes TNI, selama dua hari mereka akan kita pusatkan di sana,” ujar Dedi Mulyadi di sela Pencanangan Kader Ideologi Kebangsaan Pancasila hari ini di Taman Pesanggrahan Padjadjaran. Terkait Satgas Toleransi yang hari ini mulai diadopsi oleh daerah lain di Jawa Barat, pria yang akrab disapa Kang Dedi tersebut mengungkapkan rasa terima kasih atas pengakuan terhadap program yang ia gagas. Menurut dia, nilai-nilai toleransi dan penanaman rasa kebangsaan memang sudah seharusnya diadvokasi langsung oleh Negara. “Satgas Toleransi punya kita sudah mulai sejak awal Januari, terbentuk dan berhasil bekerja dengan baik. Kalau ada daerah yang mau mengadopsi, saya terima kasih sekali. Ini membuktikan bahwa meskipun Purwakarta daerah kecil tetapi segenap program dan gagasannya mulai diterima oleh semua kalangan,” katanya menambahkan. Apresiasi mendalam juga ia sampaikan kepada Presiden Joko Widodo yang akan membentuk lembaga setingkat Kementerian dengan konsentrasi program pengkajian terhadap Ideologi Pancasila. Sementara itu, Danramen Sunan Gunung Djati Kolonel (Inf) Barhan yang turut hadir dalam acara tersebut mewakili Pangdam III Siliwangi mengatakan, Sekolah Ideologi Kebangsaan Pancasila pun harus diikuti oleh daerah lain. Menurut dia, komitmen tinggi untuk pengawalan nilai-nilai Ideologi Pancasila sudah ditunjukan oleh Kabupaten Purwakarta, karenanya, ia menyambut baik dan mendorong agar program ini menjadi Pilot Project untuk bisa teraplikasi di daerah lain. “Perlu penanaman sejak dini untuk Ideologi Pancasila ini, Purwakarta ini sudah sangat berani mengajarkan internalisasi ideologi sejak SMP dan SMA bagi pelajar. Saya kira ini harus menjadi contoh bagi kepala daerah lain, Purwakarta sebagai Inovator dan Pilot Project, tentu kita dorong,” kata Bahran. Sekolah Ideologi Kebangsaan sendiri akan efektif diberlakukan mulai bulan Januari 2017 di Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas dengan komposisi pengajar berasal dari unsur TNI/POLRI, PNS dan Guru mata pelajaran Kewarganegaraan di setiap sekolah. Metodologi aplikatif pun disiapkan agar pengajaran ideologi ini tidak memberikan kesan membosankan bagi pelajar. BUPATI PURWAKARTA JANGAN IMPOR KONFLIK LUAR NEGERI Bupati - Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi mengingatkan masyarakat untuk tidak mengimpor konflik yang terjadi di luar negeri ke Indonesia. Hal ini disampaikan Dedi saat peluncuran program ‘Pendidikan Kader Ideologi Kebangsaan Pancasila’ di Taman Pesanggrahan Padjadjaran Purwakarta, Rabu (21/12). Pernyataan Dedi tersebut menanggapi masifnya sentimen konflik di luar negeri yang disuarakan terutama melalui media sosial belakangan ini. Dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu (21/12), Kang Dedi, sapaan Dedi Mulyadi menyatakan, Indonesia merupakan bangsa yang toleran. Tidak ada konflik yang tidak dapat diselesaikan dengan baik di negeri ini. Untuk itu, Dedi meminta agar nilai-nilai toleransi masyarakat jangan sampai terprovokasi sentimen konflik di luar negeri. "Jangan pernah kita mengimpor konflik di negara lain ke Indonesia. Itu urusan internal mereka. Dalam sejarah bangsa kita, konflik selalu bisa diselesaikan dengan baik karena kita adalah bangsa toleran," kata Dedi. Menurut Dedi, ancaman terhadap ideologi bangsa Indonesia saat ini lantaran adanya kegalauan masyarakat dalam menanggapi keadaan di lingkungan sekitar. Kegalauan tersebut justru terjadi di kalangan masyarakat kelas menengah yang dianggap memiliki latar belakang pendidikan. Akibatnya, masyarakat mengikuti arus opini yang berkembang karena tidak memiliki pijakan ideologi Pancasila yang kokoh. "Sikap pemerintah harus jelas untuk menjawab permasalahan ini, banyak di antara masyarakat kita yang galau menghadapi keadaan, akhirnya mengikuti arus opini yang berkembang," tegasnya. Di hadapan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pegawai, organisasi masyarakat dan para pelajar Purwakarta, Dedi menegaskan, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia yang terbentuk dari keragaman perbedaan sudah final. Untuk itu, siapapun yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain dipersilakan untuk keluar dari Indonesia. "Anda yang tidak menyukai Pancasila sebagai ideologi Negara, silakan keluar dari Indonesia. Anda yang tidak menyukai terbinanya toleransi antar-anak bangsa silakan keluar dari Indonesia. Negara ini berdiri di atas keragaman, maka siapapun yang melakukan provokasi terhadap eksistensi keragaman ini harus ditindak secara hukum," tegas Dedi. Dalam kesempatan ini, Dedi mengukuhkan 600 kader Ideologi Kebangsaan Pancasila. Program ini merupakan kerja sama Pemkab Purwakarta dengan Mabes TNI dan Polri. Dikatakan Dedi, para kader yang dibekali pemahaman ideologi Pancasila ini bakal disebar ke seluruh sekolah di Kabupaten Purwakarta untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini. "Kita bentuk kadernya dulu, jumlahnya 600 orang terdiri dari aparat TNI/POLRI dan unsur PNS. Mereka kita bekali dulu strategi internalisasi ideologi Pancasila di Mabes TNI. Selama dua hari mereka akan kita pusatkan disana," kata Dedi. Sebelum program ini, Pemkab Purwakarta telah membentuk Satgas Toleransi yang bertugas mengawal pemeliharaan nilai-nilai toleransi antar umat beragama di Purwakarta. Dedi mengapresiasi sejumlah daerah yang mulai mengadopsi Satgas Toleransi ini. Dikatakan, nilai-nilai toleransi dan penanaman rasa kebangsaan memang sudah seharusnya diadvokasi langsung oleh negara. "Satgas Toleransi punya kita sudah mulai sejak awal Januari, terbentuk dan berhasil bekerja dengan baik. Kalau ada daerah yang mau mengadopsi, saya terima kasih sekali. Ini membuktikan bahwa meskipun Purwakarta daerah kecil tetapi segenap program dan gagasannya mulai diterima oleh semua kalangan," ungkapnya. Apresiasi juga disampaikan Dedi kepada Presiden Joko Widodo yang akan membentuk lembaga setingkat Kementerian dengan konsentrasi program pengkajian terhadap Ideologi Pancasila. Program Sekolah Ideologi Kebangsaan akan efektif diberlakukan di seluruh Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas di Purwakarta mulai bulan Januari 2017. Dengan komposisi pengajar berasal dari unsur TNI/POLRI, PNS dan Guru mata pelajaran Kewarganegaraan, program ini menggunakan metodologi pengajaran ideologi yang aplikatif agar tidak membosankan bagi pelajar. Penguatan Pancasila sebagai Ideologi bangsa sudah lama menjadi perhatian Bupati yang sehari-hari mengenakan pakaian dan ikat kepala khas Sunda ini. Hal itu tercermin dalam beberapa kebijakan Dedi dalam menciptakan suasana toleransi dalam bingkai semangat kebangsaan mulai dari Surat Edaran Nomor 450/2621/Kesra tentang Jaminan Melaksanakan Ibadah Menurut Agama dan Keyakinan, 10 November 2015 silam sampai Pembentukan Satgas Toleransi pada 19 Januari 2016 lalu. #inspirasikangdedi